Ada satu hal yang diam-diam menjadi akar dari banyak masalah tata kelola desa: jarak antara uang publik dan mata publik. Dana desa mengalir setiap tahun, angkanya tidak kecil, dampaknya seharusnya terasa. Namun yang sering terjadi justru sebaliknya. Warga tahu ada anggaran, tapi tak tahu ke mana perginya. Di celah inilah kecurigaan tumbuh, kepercayaan memudar, dan konflik kecil perlahan membesar.
Dedi Mulyadi memilih jalan yang tidak biasa untuk memotong jarak itu. Alih-alih menambah formulir atau memperpanjang birokrasi, ia memberi instruksi yang sederhana tapi revolusioner: seluruh kepala desa di Jawa Barat wajib melaporkan anggaran dan kinerja mereka secara terbuka melalui media sosial.
Bagi sebagian orang, ini terdengar berlebihan. Bagi yang lain, justru ini yang sejak lama ditunggu. Transparansi tidak lagi berdiam di papan pengumuman kantor desa yang sepi, tapi hadir di layar ponsel warga, setiap hari, tanpa sekat.
Mengapa Transparansi Dana Desa Selalu Menjadi Isu Sensitif
Dana desa adalah instrumen pembangunan paling dekat dengan rakyat. Ia menyentuh jalan kampung, irigasi sawah, posyandu, hingga honor kader. Namun kedekatan ini juga membuatnya rawan disalahgunakan. Bukan selalu karena niat jahat, tetapi karena minimnya pengawasan publik yang nyata.
Selama ini, pelaporan dana desa cenderung bersifat administratif. Laporan dibuat untuk atasan, bukan untuk warga. Akibatnya, transparansi berjalan satu arah dan sering kali berhenti di meja birokrasi.
Dedi Mulyadi membaca persoalan ini dengan kacamata yang berbeda. Menurutnya, transparansi sejati bukan soal dokumen lengkap, tetapi soal informasi yang bisa dipahami dan diawasi langsung oleh masyarakat.
Mengapa Media Sosial Dipilih sebagai Alat Transparansi
Keputusan menggunakan media sosial bukan tanpa alasan. Hampir semua desa kini memiliki akses internet. Hampir semua warga memiliki ponsel. Media sosial adalah ruang publik baru yang hidup, interaktif, dan sulit dimanipulasi secara sepihak.
Dengan melaporkan anggaran dan kegiatan desa di media sosial, kepala desa tidak hanya menyampaikan angka, tetapi juga narasi. Warga bisa melihat proyek yang berjalan, mengomentari, bertanya, bahkan mengkritik secara langsung.
Ini bukan sekadar laporan, tapi dialog. Dan dialog adalah fondasi kepercayaan.
Instruksi ini juga secara halus mengubah posisi kekuasaan. Kepala desa tidak lagi berdiri di atas warga sebagai pengelola dana, tetapi sejajar sebagai pelayan publik yang bisa dipertanyakan.
Dedi Mulyadi dan Gaya Kepemimpinan yang Tidak Takut Terbuka
Gagasan ini konsisten dengan karakter kepemimpinan Dedi Mulyadi yang selama ini dikenal terbuka, langsung, dan berani mengambil risiko politik. Ia paham bahwa keterbukaan selalu mengundang resistensi, terutama dari mereka yang nyaman dengan sistem lama.
Namun baginya, ketakutan terbesar bukan kritik, melainkan ketidakpercayaan publik. Ketika rakyat tidak percaya, sebaik apa pun program akan selalu dicurigai.
Instruksi transparansi dana desa ini adalah pesan tegas: tidak ada lagi ruang abu-abu dalam pengelolaan uang rakyat. Jika bekerja benar, keterbukaan justru menjadi pelindung, bukan ancaman.
Dampak Langsung bagi Tata Kelola Desa
Di desa-desa yang mulai menerapkan pelaporan via media sosial, perubahan terasa cepat. Warga menjadi lebih peduli. Mereka tidak lagi apatis terhadap musyawarah desa. Mereka merasa dilibatkan, bukan sekadar diberitahu.
Beberapa kepala desa mengakui bahwa tekanan publik meningkat. Namun tekanan ini bersifat sehat. Ia memaksa perencanaan lebih matang, pelaksanaan lebih rapi, dan komunikasi lebih jujur.
Secara tidak langsung, kualitas kepemimpinan desa ikut terdongkrak. Kepala desa dituntut tidak hanya pandai mengelola anggaran, tetapi juga mampu menjelaskan kebijakannya dengan bahasa yang sederhana.
Kritik dan Kekhawatiran yang Muncul
Tentu saja, kebijakan ini tidak lepas dari kritik. Ada perangkat desa yang khawatir akan salah tafsir publik. Ada pula yang merasa belum siap secara teknis dan mental.
Sebagian menganggap media sosial terlalu “ramai” untuk urusan administrasi. Takut diserang komentar negatif, takut disalahkan atas hal-hal teknis yang tidak dipahami warga.
Namun Dedi Mulyadi melihat ini sebagai bagian dari proses belajar. Transparansi bukan tentang bebas dari kritik, tetapi tentang kesiapan untuk mendengarkannya.
Transparansi sebagai Alat Pendidikan Politik Warga
Manfaat terbesar dari kebijakan ini mungkin bukan pada angka korupsi yang ditekan, tetapi pada kesadaran warga yang tumbuh. Ketika warga melihat langsung bagaimana anggaran dikelola, mereka belajar bahwa pembangunan bukan perkara instan.
Mereka memahami keterbatasan anggaran, prioritas kebijakan, dan konsekuensi setiap keputusan. Ini adalah pendidikan politik paling efektif, karena terjadi di ruang hidup sehari-hari.
Desa tidak lagi hanya objek pembangunan, tetapi subjek yang sadar dan terlibat.
Apakah Model Ini Bisa Bertahan Jangka Panjang
Keberlanjutan kebijakan ini bergantung pada dua hal: konsistensi pimpinan dan kesiapan sistem pendukung. Tanpa pendampingan, pelatihan, dan pedoman yang jelas, transparansi bisa berubah menjadi beban administratif baru.
Namun jika dijalankan dengan pendekatan yang tepat, model ini justru bisa menjadi standar baru tata kelola desa di Indonesia. Sederhana, murah, dan berdampak langsung.
Dedi Mulyadi tampaknya memahami ini. Instruksi hanyalah langkah awal. Yang lebih penting adalah budaya keterbukaan yang perlahan dibangun.
FAQ
Bagaimana tanggapan para perangkat desa terhadap kewajiban melaporkan kinerja dan anggaran secara terbuka kepada publik?
Tanggapan perangkat desa beragam. Sebagian menyambut positif karena transparansi dinilai dapat melindungi mereka dari tuduhan penyalahgunaan anggaran. Dengan data dan aktivitas dipublikasikan, kerja mereka menjadi lebih aman secara hukum dan sosial.
Namun ada juga yang merasa terbebani, terutama desa-desa yang belum terbiasa dengan media sosial atau belum memiliki sumber daya manusia yang memadai. Kekhawatiran utama biasanya terkait potensi kritik publik dan kesalahpahaman informasi.
Meski begitu, seiring waktu dan pendampingan, banyak perangkat desa mulai melihat transparansi sebagai alat penguat legitimasi, bukan ancaman. Ketika warga paham, konflik justru menurun.
Penutup: Ketika Terang Menjadi Strategi
Transparansi sering dianggap sebagai kewajiban moral. Dedi Mulyadi menjadikannya strategi kepemimpinan. Dengan membuka data ke ruang publik, ia memindahkan pusat pengawasan dari kantor pemerintahan ke tangan warga.
Langkah ini mungkin tidak sempurna. Akan ada kesalahan, gesekan, dan penyesuaian. Namun satu hal jelas: ketika cahaya dinyalakan, ruang gelap tak lagi nyaman.
Jika transparansi dana desa ini dijalankan dengan konsisten, Jawa Barat bukan hanya membangun desa secara fisik, tetapi juga membangun kepercayaan. Dan kepercayaan adalah modal sosial paling mahal dalam sebuah pemerintahan.
Baca juga artikel sebelumnya!
Sinergi Pusat dan Daerah: Dedi Mulyadi dan Menteri PKP Resmikan Pembangunan Rusun Subsidi Meikarta
