Pelayanan administrasi di desa seharusnya menjadi layanan dasar yang memudahkan masyarakat. Namun pada kenyataannya, masih ada warga yang mengeluhkan adanya pungutan liar ketika mengurus dokumen seperti KTP, KK, atau surat keterangan lainnya.
Situasi seperti ini pernah mendapat sorotan dari tokoh Jawa Barat, Dedi Mulyadi. Dalam sebuah kunjungan mendadak ke kantor desa, ia menemukan adanya oknum yang meminta uang tambahan kepada warga dengan alasan “uang rokok” untuk mempercepat proses administrasi.
Hal tersebut membuat KDM marah. Ia menilai bahwa praktik seperti itu sangat merugikan masyarakat, terutama warga desa yang sebagian besar memiliki kondisi ekonomi terbatas.
Pelayanan Publik Harus Gratis
Menurut KDM, pengurusan dokumen kependudukan seperti KTP, KK, dan berbagai surat administrasi lainnya tidak boleh dipungut biaya. Semua layanan tersebut sudah ditanggung oleh negara melalui anggaran pemerintah.
Jika masih ada pungutan tambahan yang diminta oleh aparat desa, maka itu termasuk dalam kategori pungutan liar (pungli).
Ia menegaskan bahwa aparat desa harus bekerja dengan integritas karena mereka adalah garda terdepan pelayanan masyarakat.
Teguran Keras kepada Oknum Aparat
Saat mengetahui adanya praktik pungli tersebut, KDM langsung memberikan teguran keras kepada oknum yang terlibat. Ia meminta agar uang yang sudah diminta dari warga segera dikembalikan.
Langkah tegas ini menjadi pesan bahwa pelayanan publik tidak boleh dijadikan kesempatan untuk mencari keuntungan pribadi.
Bagi KDM, kantor desa adalah tempat masyarakat mencari solusi, bukan tempat yang membuat mereka semakin terbebani.
Cara Memastikan Layanan Desa Bebas Pungli
Menjawab pertanyaan: Bagaimana cara KDM memastikan bahwa layanan administrasi di pelosok desa benar-benar gratis tanpa ada pungutan liar terselubung?
Ada beberapa langkah yang sering didorong untuk menjaga transparansi pelayanan publik.
1. Pengawasan Langsung ke Lapangan
Sidak atau kunjungan mendadak dapat menjadi cara efektif untuk melihat kondisi pelayanan yang sebenarnya.
2. Transparansi Biaya Layanan
Semua jenis pelayanan administrasi harus memiliki informasi biaya yang jelas dan dipasang di kantor desa agar masyarakat mengetahui hak mereka.
3. Sistem Pengaduan Masyarakat
Warga perlu diberikan akses untuk melaporkan jika ada pungutan yang tidak sesuai aturan.
4. Edukasi kepada Masyarakat
Masyarakat juga perlu diberi pemahaman bahwa pengurusan dokumen tertentu memang gratis sehingga mereka tidak mudah dimintai uang tambahan.
5. Sanksi Tegas bagi Pelanggar
Jika terbukti melakukan pungli, aparat yang bersangkutan harus diberikan sanksi tegas agar menjadi efek jera.
Pentingnya Integritas Aparat Desa
Aparat desa memiliki peran penting karena mereka berinteraksi langsung dengan masyarakat setiap hari. Integritas dan kejujuran menjadi kunci agar kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah tetap terjaga.
Dengan pelayanan yang transparan dan bebas pungli, masyarakat akan merasa lebih dihargai dan terbantu dalam mengurus berbagai kebutuhan administrasi.
Kesimpulan
Kasus pungutan liar dalam pelayanan administrasi desa merupakan masalah yang harus ditangani secara serius. Layanan publik seharusnya memberikan kemudahan, bukan menambah beban masyarakat.
Sikap tegas seperti yang ditunjukkan oleh Dedi Mulyadi menjadi pengingat bahwa integritas dalam pelayanan publik sangat penting demi menjaga kepercayaan masyarakat.
baca juga artikel sebelumnya!
