spot_img
Wednesday, October 15, 2025
More
    spot_img
    HomeArtikelKang Dedi Mulyadi dan Pendekatan Persuasif dalam Kebijakan Publik

    Kang Dedi Mulyadi dan Pendekatan Persuasif dalam Kebijakan Publik

    -

    Pendahuluan

     

    Dalam era demokrasi dewasa ini, masyarakat semakin kritis terhadap kebijakan publik. Mereka tidak hanya menunggu keputusan dibuat, tetapi juga bagaimana keputusan itu dibuat, siapa yang terlibat, bagaimana komunikasi dijalankan, apakah sudah transparan, dan apakah kebijakan itu terasa adil. Di antara banyak pemimpin yang muncul di ranah lokal dan nasional, nama Kang Dedi Mulyadi menonjol sebagai figur yang memakai pendekatan persuasif dalam mengajukan kebijakan publik.Siapa Kang Dedi Mulyadi?

     

    Sebelum masuk ke pendekatan persuasif, penting memahami dulu profil dan karakter Kang Dedi Mulyadi:

     

    Ia lahir pada 11 April 1971 di Subang, Jawa Barat.

     

    Memulai karier politik sejak sekitar tahun 1999, menjabat anggota legislatif lokal, kemudian menjadi Wakil Bupati, Bupati Purwakarta, anggota DPR RI, dan akhirnya Gubernur Jawa Barat.

     

    Ia dikenal dengan julukan “Bapak Aing”, gaya merakyat, dan pendekatan budaya lokal yang kuat — seperti memakai busana khas Sunda, berbicara dengan bahasa Sunda di banyak kesempatan, dan mempertahankan nilai-nilai kearifan lokal dalam berbagai program publik.

    Pendekatan persuasif” dalam konteks kebijakan publik berarti bahwa suatu kebijakan bukan hanya dipaksakan lewat regulasi atau otoritas, melainkan dirancang dan dikomunikasikan sedemikian rupa sehingga masyarakat tertarik, terlibat, dan mendukungnya. Elemen-elemen utama dari pendekatan persuasif meliputi:

    Komunikasi yang jelas dan relatable – menggunakan bahasa yang mudah dipahami, simbol budaya, cerita yang dekat dengan pengalaman masyarakat.

    Partisipasi publik – melibatkan masyarakat dalam proses perumusan kebijakan, konsultasi publik, dialog langsung.

    Branding dan citra pemimpin – pemimpin sebagai figur yang dipercaya, bersahabat, dekat dengan rakyat.

    Use of media dan teknologi – memanfaatkan media tradisional dan digital, sosial media, konten visual dan naratif yang kuat.

    Soft enforcement atau insentif/diskusi ketimbang hukuman langsung — meskipun terkadang kebijakan itu keras, tetapi cara pembawaannya atau dialognya yang persuasif.

    Berdasarkan berbagai laporan dan studi, berikut adalah beberapa cara KDM memakai pendekatan persuasif dalam kebijakan publik:

    Komunikasi Publik yang Merakyat

    KDM sering turun langsung ke masyarakat, mendengarkan keluhan mereka, berdialog, memakai bahasa yang mudah dipahami, dan menggunakan simbol budaya Sunda. Misalnya, saat sosialisasi Program Pendidikan Berkarakter di Purwakarta, beliau memakai baju khas Sunda (kampret) untuk menunjukkan kedekatan budaya.

    Pendekatan seperti ini membuat pesan kebijakan terasa lebih “milik rakyat”, bukan sesuatu yang jauh dari kehidupan sehari-hari.

    Branding melalui Media Sosial

    Akun Instagram beliau, @dedimulyadi71, digunakan sebagai media komunikasi langsung dengan publik. Studi menunjukkan bahwa akun ini mengalami pertumbuhan pesat pengikut dan interaksi tinggi.

    Melalui video, foto, story, Reels, KDM menampilkan kegiatan keseharian, kunjungan lapangan, interaksi dengan warga, diskusi tentang kebijakan, dan juga penggunaan budaya lokal. Ini membantu membangun citra sebagai pemimpin yang transparan, humanis, dan merakyat.

    Program yang Memuat Nilai Karakter dan Budaya

     

    Salah satu kebijakan publik yang sangat menarik dalam pendekatan persuasif beliau adalah program pendidikan karakter dan pembinaan moral. Misalnya, kebijakan siswa bermasalah dibina di barak militer, atau syarat vasektomi bagi calon penerima bansos (meskipun ini menuai kontroversi).

     

    Tujuannya bukan sekadar penegakan aturan, tetapi perubahan sikap, pembentukan karakter, dan tanggung jawab sosial dalam masyarakat.

    Responsif dan Transparan

     

    Dalam 100 hari pertama kepemimpinannya sebagai Gubernur Jawa Barat, KDM mendapat 94,7% kepuasan publik menurut survei Indikator Politik IndonesiaAngka ini menggambarkan bahwa kebijakan-kebijakan awal beliau berhasil menciptakan persepsi positif karena dianggap cepat, dekat, dan nyata. Contohnya: penyeragaman hari dan jam masuk sekolah di seluruh wilayah Jabar, perhatian terhadap pendidikan, infrastruktur, dan kesejahteraan.

    Pikiran Rakyat Koran

    Menggunakan Nilai-Nilai Lokal dan Identitas Budaya

    Nilai-nilai Sunda sangat sering muncul dalam retorikanya, simbolisme, bahasa, aktivitas publik. Ini mempermudah masyarakat lokal merasa bahwa kebijakan itu “sesuai dengan kita”, bukan dari orang luar atau asing. Studi juga menunjukkan KDM mencoba mewakili “ideal Sundanese” di kanal-kanal seperti YouTube

    Kelebihan dan Manfaat Pendekatan Persuasif ala KDM

    Pendekatan persuasif yang dilakukan Kang Dedi Mulyadi memiliki sejumlah kelebihan dan manfaat:

    Legitimasi publik yang lebih tinggi

    Karena kebijakan tidak hanya dipaksakan, tetapi dijelaskan, dikomunikasikan, dan kadang melibatkan dialog, masyarakat merasa turut memiliki dan memahami logika di balik kebijakan tersebut.

    Keterikatan emosional dan budaya

    Penggunaan identitas lokal (budaya Sunda, simbol-simbol lokal) membuat masyarakat merasa dihargai secara budaya, bukan sekadar warga administradministratif. Ini dapat meningkatkan kepatuhan, partisipasi, dan dukungan.

     

    Efek media sosial dan visibilitas

    Aktivitas di lapangan yang kemudian dibagikan lewat sosial media memperkuat citra pemimpin yang aktif, bekerja nyata, dan dekat rakyat. Ini juga meningkatkan kepercayaan dari masyarakat yang terhubung lewat online.

     

    Penyebaran nilai-nilai karakter dan moral

    Kebijakan tidak hanya fokus pada output seperti infrastruktur, tapi juga pada pembentukan manusia — pendidikan karakter, kedisiplinan, tanggung jawab sosial, moral. Ini penting dalam jangka panjang untuk pembangunan sosial.

     

    Fleksibilitas dan adaptasiBanyak kebijakan beliau bersifat bertahap, uji coba, dimulai dari wilayah yang dianggap siap atau rawan dulu baru diperluas. Ini memungkinkan evaluasi, perbaikan sebelum skalasi besar. Contohnya barak militer untuk siswa bermasalah

    Tantangan dan Potensi Risiko

     

    Walau banyak kelebihan, pendekatan persuasif juga membawa risiko dan tantangan:

     

    Persepsi sebagai populisme atau pencitraan

    Karena gaya komunikasi yang lentur, penggunaan simbol budaya, dan munculnya kebijakan kontroversial, kritik muncul bahwa beberapa kebijakan lebih bersifat pencitraan politik atau populis ketimbang solusi mendalam.

     

    Ketidakseimbangan antara komunikasi dan substansi

    Publisitas dan komunikasi yang menarik harus diimbangi dengan pelaksanaan yang nyata dan profesional. Ada risiko bahwa dorongan komunikasi cepat melewati kesiapan infrastruktur, sumber daya manusia, atau kapasitas pemerintah

    Kontroversi nilai dan hak asasi

    Beberapa kebijakan seperti pembinaan siswa bermasalah di barak militer, atau syarat vasektomi untuk bansos, menimbulkan kekhawatiran terkait hak anak, hak privasi, kebebasan individu, dan potensi diskriminasi. Masyarakat kritis bisa merasa bahwa pendekatan persuasif “melupakan” aspek hukum atau etika.

     

    Resistensi budaya atau lokalitas yang berbeda

    Meski memakai budaya Sunda sebagai identitas, Jawa Barat terdiri dari berbagai budaya, agama, latar belakang masyarakat. Kebijakan yang terlalu identik satu budaya bisa tidak diterima oleh kelompok lain yang berbeda kultur. Juga, konteks geografis dan sosial berbeda antar kabupaten/kota, sehingga

    pendekatan persuasif harus sangat kontekstual.

     

    Kebutuhan akan komunikasi dua arah dan umpan balik

    Jika komunikasi hanya satu arah (dari pemerintah ke masyarakat), masyarakat bisa merasa tidak dilibatkan secara nyata. Untuk menjamin keberlanjutan dan dukungan, mekanisme umpan balik, evaluasi publik, transparansi pelaksanaan dan akuntabilitas perlu kuat.

    Bagaimana Menyeimbangkan Persuasif dan Akuntabilitas

     

    Untuk memastikan bahwa pendekatan persuasif bukan sekadar gaya, tetapi betul-betul memberikan manfaat, beberapa langkah berikut penting:

     

    Konsultasi Publik dan Partisipatif Sejak Awal

    Libatkan masyarakat, pemangku kepentingan, tokoh agama atau adat, LSM sejak perencanaan kebijakan. Misalnya diadakan forum di kecamatan, desa, survey pendapat, mendengarkan aspirasi di media sosial.

    Uji Coba Kebijakan secara Terbatas

    Sebelum diterapkan secara luas, uji coba di area yang lebih kecil. Evaluasi dampak sosial, ekonomi, budaya. Perbaikan berdasarkan masukan nyata.

     

    Transparansi dalam Proses dan Data

    Jelaskan secara terbuka alasan kebijakan, dana yang digunakan, target, bagaimana keberhasilan akan diukur. Publikasi laporan secara berkala.

     

    Perlindungan Hak Asasi dan Nilai Sosial

    Pastikan bahwa kebijakan tidak melanggar hak individu, memperhatikan keberagaman budaya, norma masyarakat. Ada ruang bagi keberatan dan dialog kritis.

    Komunikasi yang Berkelanjutan

    Komunikasi tidak hanya saat pengumuman, tetapi terus menerus melalui berbagai kanal: tatap muka, media lokal, sosial media, dengan narasi yang adaptif. Gunakan storytelling, dialog, visual, bahkan humor jika sesuai agar kebijakan terasa dekat dan tidak kaku.

    Apakah Pendekatan Persuasif KDM Efektif?

     

    Berdasarkan data dan pengamatan hingga saat ini, banyak indikasi bahwa pendekatan persuasif Kang Dedi Mulyadi cukup efektif, meskipun belum bebas dari tantangan:

     

    Survei kepuasan publik 100 hari pertama menunjukkan angka 94,7% kepuasan di Jawa Barat.

    Pikiran Rakyat Koran

     

    Engagement masyarakat di media sosial sangat tinggi. Akun Instagram @dedimulyadi71 mengalami pertumbuhan pengikut yang signifikan dan interaksi yang besar.

    esj.eastasouth-institute.com

     

    Program kebijakan seperti standar jam masuk sekolah, pendidikan karakter, upaya budaya lokal, dan juga tindakan langsung di lapangan (blusukan) memperkuat rasa bahwa pemerintah Namun, efektivitas dalam jangka panjang akan sangat tergantung pada:

     

    konsistensi pelaksanaan kebijakan di semua wilayah Jawa Barat,

     

    bagaimana melihat efek samping (kontroversi, penolakan),

     

    apakah masyarakat benar-benar merasakan perubahan (tidak hanya dalam persepsi),

     

    dan apakah institusi pemerintahan mampu mendukung (birokrasi, anggaran, SDM).

    Kesimpulan

    Kang Dedi Mulyadi adalah contoh sosok pemimpin lokal yang mencoba menggabungkan pendekatan persuasif dalam kebijakan publik. Melalui komunikasi yang merakyat, penggunaan budaya lokal, media sosial, dan fokus pada karakter serta partisipasi publik, beliau berhasil membangun citra kuat dan mendapatkan dukungan masyarakat. Namun, tantangan seperti kontroversi nilai, perbedaan budaya, dan kebutuhan akuntabilitas tetap perlu dihadapi agar kebijakan tidak hanya populer, tetapi juga adil, efektif, dan berkelanjutan.

    Jika kamu tertarik mengikuti perkembangan kebijakan publik yang dipengaruhi nilai budaya, komunikasi politik yang persuasif, dan gaya kepemimpinan lokal yang dekat rakyat, ayo follow akun Instagram @dedimulyadi71. Di sana kamu bisa melihat langsung aktivitas Kang Dedi Mulyadi — dari blusukan, diskusi publik, hingga berbagai program pembangunan dan karakter

    @dedimulyadi71@fans KDM32@_kangdedimulyadi.com

    lihat artikel lainya

    https://kangdedimulyadi.com/kontroversi-dan-klarifikasi-dedi-mulyadi-seputar-kebijakannya/

     

    Related articles

    LEAVE A REPLY

    Please enter your comment!
    Please enter your name here

    Stay Connected

    0FansLike
    0FollowersFollow
    0FollowersFollow
    0SubscribersSubscribe
    spot_img

    Latest posts