KDM Marah Besar di Jalan Berlumpur: “Anggarannya Ada, Tapi Kenapa Rakyat Harus Lewat Jalan Seperti Kubangan?

Di sebuah pelosok desa, kendaraan harus antre melewati jalan berlumpur yang nyaris tak bisa dilalui. Anak sekolah berjalan kaki dengan sepatu kotor, petani kesulitan membawa hasil panen. Saat melihat kondisi itu, Dedi Mulyadi meluapkan kekecewaannya. Baginya, jika anggaran tersedia, rakyat tidak boleh terus menderita akibat infrastruktur yang terbengkalai.

Momen seperti ini kemudian dikenal dalam berbagai pemberitaan sebagai bagian dari sikap KDM Sidak Jalan Rusak — inspeksi langsung ke lapangan untuk memastikan pelayanan publik berjalan sebagaimana mestinya.

Jalan Rusak Bukan Sekadar Soal Aspal

Jalan desa yang rusak berdampak luas:

• Distribusi hasil pertanian terhambat

• Akses anak sekolah terganggu

• Biaya transportasi meningkat

• Risiko kecelakaan lebih tinggi

Karena itu, perbaikan jalan bukan hanya proyek fisik, tetapi menyangkut keadilan akses bagi masyarakat.

Instansi yang Langsung Dipanggil

Menjawab pertanyaan: Instansi mana yang langsung dipanggil KDM ke lokasi untuk segera melakukan perbaikan jalan darurat tersebut?

Biasanya yang langsung dipanggil ke lokasi adalah:

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR)

Dinas PUPR merupakan instansi teknis yang bertanggung jawab atas:

• Pembangunan dan pemeliharaan jalan

• Perbaikan infrastruktur darurat

• Evaluasi kualitas pekerjaan proyek

Dengan memanggil langsung kepala dinas atau pejabat teknisnya ke lapangan, keputusan bisa diambil cepat tanpa menunggu rapat panjang di kantor.

Mengapa Harus Turun ke Lokasi?

Pendekatan turun langsung memiliki beberapa tujuan:

1. Memastikan kondisi nyata sesuai laporan

2. Menghindari alasan administratif yang berlarut-larut

3. Mendorong tindakan cepat, seperti penimbunan sementara atau pengerasan darurat

Perbaikan darurat biasanya dilakukan lebih dulu agar akses masyarakat kembali normal, sambil menunggu pengerjaan permanen sesuai anggaran.

Prinsip Akuntabilitas Anggaran

Pernyataan “anggarannya ada” menekankan bahwa dana publik harus benar-benar dirasakan manfaatnya oleh rakyat.

Jika jalan tetap rusak padahal anggaran tersedia, maka perlu evaluasi:

• Proses perencanaan

• Pelaksanaan proyek

• Pengawasan pekerjaan

Transparansi menjadi kunci agar pembangunan tidak hanya tertulis di atas kertas.

Kesimpulan

Dalam sidak jalan rusak, instansi yang biasanya langsung dipanggil ke lokasi adalah Dinas PUPR sebagai penanggung jawab teknis infrastruktur. Tujuannya agar perbaikan darurat segera dilakukan tanpa birokrasi berbelit.

Karena bagi masyarakat pelosok, jalan bukan sekadar akses.
Ia adalah penghubung harapan, ekonomi, dan masa depan.

Dan ketika infrastruktur diperbaiki tepat waktu, yang dipulihkan bukan hanya jalan — tetapi juga kepercayaan rakyat.

Baca juga jurnal sebelumnya!

Momen Haru KDM Angkat Anak Asuh: “Kamu Tidak Sendiri, Mulai Sekarang Biaya Sekolahmu Bapak Yang Tanggung!”